Terkait SPP Sekolah Gratis, F-PKB DPRD Jabar Siap Jembatani Aspirasi Lembaga Pendidikan Swasta

BIDIK EKSPRES - Indramayu -  Terkait dengan persoalan anggaran SPP sekolah gratis yang telah disepakati oleh parlemen DPRD Jabar, sebesar Rp. 717 (Tujuh Ratus Tujuh Belas)  miliar untuk SMA/SMK Negeri di Jawa Barat telah diperbincangkan banyak elemen masyarakat, karena dianggap lebih memihak lembaga pendidikan Negeri daripada lembaga pendidikan  swasta, pernyataan tersebut dilontarkan oleh Forum Komunikai Kepala Sekolah SMK Swasta  melalui salah satu anggotanya di Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (30/11).

Kepala sekolah swasta SMK Seni Kroya Kabupaten Indramayu,  Arif Mansur Hidayat dengan tegas  berharap agar ada keadilan dan kebijaksanaan untuk Sekolah swasta di Jawa Barat.

"Sekolah swasta juga berperan aktif mencerdaskan anak bangsa, karena  siswa itu tidak hanya ada di sekolah negeri saja, namun juga ada di sekolah swasta, sehingga  harus faham bahwa semua siswa SLTA adalah aset SDM provinsi Jawa Barat, yang seharusnya mendapat perhatian  sebagaimana mestinya, perhatian yang sama tanpa dibedakan antara anggaran lembaga pendidikan swasta ataupun negeri, "tegasnya.
[ads-post]
Secara terpisah, ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) Pemprov Jawa Barat melalui telfon kepada awak media saat menyatakan siap menjembatani aspirasi guru swasta di Jawa Barat.

"Saya rasa ini adalah langkah awal Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum (RK-UU) untuk memenuhi janji kampanye-nya, tentang siswa juara lahir dan batin. Dan tentang SPP Gratis, bukan soal sekolah swasta atau negeri, karena dengan adanya SPP gratis,  bukan berarti kuota daya tampung sekolah negeri kemudian ditambah, sehingga sekolah swasta semakin ketat dalam persaingan merekrut siswa baru. Jadi saya tegaskan bukan soal keberpihakan kepada sekolah negeri kemudian dimaknai tidak berpihak pada sekolah swasta, menurut saya  itu adalah  sudut pandang yang keliru, dan kami dari F-PKB DPRD Jabar siap menjembatani aspirasi yang telah disampaikan oleh guru swasta yang ada di Jawa Barat, "terangnya.

Sidkon Djampi juga menambahkan agar semua elemen masyarakat dapat bersama-sama mengawal kinerja pemerintah dalam persoalan pendidikan.

"Persoalan ini lebih pas kalau titik tekannya adalah pada siswa, karena  pendidikan yang layak dan berkualitas adalah hak semua generasi bangsa,  sehingga siswa itu tidak ada negeri atau swasta, semua siswa SLTA adalah asset SDM provinsi Jawa Barat, yang seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Karena itu hak para siswa, "imbuhnya.

Hingga berita ini ditulis, para pelaku lembaga swasta se-Jawa Barat masih mengkaji agar data belanja Pemprov Jabar pada  tahun 2020 bisa ikutserta memenuhi  kuota belanja lembaga pendidikan  swasta,  untuk itu pengawasan dan pengawalan kebijakan program SPP gratis pada  tingkat SLTA (SMK/SMA) dapat segera menyentuh pada level lembaga swasta.

Pena
By.
Azis
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Azis

Secara terpisah, ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat yang juga anggota Badan Anggaran

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget